Ini dia syarat saat ingin mengurus IMB untuk rumah kita

  1. Fotokopi Kartu TKita Penduduk (KTP)

Sebagai pemilik rumah Kita harus memiliki kartu Tanda penduduk yang masih aktif untuk dapat di lampirkan sebagai berkas syarat IMB rumah tinggal, Fotocopi KTP Kita sebanyak 5 lembar  dengan diserta paraf atau bukti tenaga teknis rumah. KTP tersebut akan kita jadikan dasar data diri sebagai pemohon dan pembayar pajak rumah yang akan dikenakan saat IMB telah selesai.

Biasanya Besaran pajak akan diatur dalam SPPT dan dihitung sesuai dengan lokasi rumah dibangun, serta fungsi rumah dan luasan rumah yang akan kita bangun.

  1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Saat ini kita juga diwajibkan untuk melampirkan fotokopi  nomor NPWP untuk setiap aktifitas pengajuan perizinan baik perorangan maupun perusahaan badan hukum, NPWP tersebut akan dikenakan biaya pajak pembangunan rumah yang harganya berbeda-beda setiap daerah.

NPWP biasanya menjadi salah satu persyaratan yang wajib untuk kita penuhi oleh setiap orang yang ingin mengurus surat izin bangunan.

  1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat pemberitahuan pajak terutang adalah dokumen yang menunjukan besaran hutang atas Pajak Bumi dan Rumah (PBB) yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Dokumen SPPT akan diperoleh ketika Kita telah memiliki IMB dan sertifikat kepemilikan bangunan dan rumah.

Namun perlu Kita ketahui bahwa surat SPPT bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, akan tetapi penentu objek pajak dan nilainya pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya.

  1. Bukti Pembayaran Tahun Berjalan Pajak Bumi Rumah (PBB)

Jenis pajak yang dikenakan pada rumah tinggal atau properti adalah Pajak Bumi dan Rumah. PBB merupakan jenis pajak yang sifatnya kebendaan atau bentuk fisik, yang nilai harga pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan rumah.

Keadaan subjek pajak biasanya tidak akan ikut menentukan biaya pajak yang akan dikenakan.

Pada awalnya PBB merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaan pendapatan pajak dialokasikan ke daerah atau pemerintahan terkait.

  1. Fotokopi SHM

Biasanya Hak yang kita berikanpada  pemerintah atas tanah adalah bukti kewenangan kita untuk memanfaatkan serta  mempergunakan yang mencakup bumi, air dan ruang yang berada di tanah hak miliki kita tersebut.

Jika kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 menerangkan tentang, bahwa sebenarnya hak atas tanah dapat dibedakan menjadi.

  •     Hak Milik
  •     Hak Guna Usaha
  •     Hak Guna Rumah
  •     Hak Pakai
  •     Hak Sewa
  •     Hak Gadai
  •     Hak Usaha Bagi Hasil
  •     Hak Membuka Tanah
  •     Dan lainnya

Hak atas kepemilikan bangunan ini dapat diberikan kepada setiap orang warga negara Indonesia baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum.

  1. Surat Kuasa (bila dikuasakan status kepemilikan pada orang lain)

Pengertian dari surat kuasa adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau badan hukum untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain yang dipercayakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas yang tidak dapat dilakukan oleh pemberi kuasa langsung.

Menurut sifatnya surat kuasa dapat di golongkan menjadi 2 jenis, yaitu surat kuasa formal dan surat kuasa non formal. Surat kuasa formal pada umumnya di keluarkan dan di pergunakan untuk keperluan yang bersifat formal begitu juga sebaliknya. Surat kuasa non formal dibuat oleh perseorangan dan dipergunakan untuk keperluan tidak resmi atau bersifat pribadi.

  1. Surat Pernyataan Kepemilikan bangunan

Surat pernyataan kepemilikan bangunan adalah suatu surat resmi yang biasanya kita gunakan untuk menjelaskan tentang keadaan kepemilikan bangunan atau pernyataan pengakuan suatu hal tertentu, pernyataan kesanggupan. Surat pernyataan kepemilikan bangunan ini biasanya dgunakan untuk dasar hukum dan kepentingan lainnya yang bisa menguatkan suatu keadaan atau posisi kedudukan.

Untuk mengurus SLF, kami sarankan untuk menggunakan Konsultan SLF saja, karena dengan cara ini kita bisa jadi lebih murah dan cepat.