Emang Boleh Yayasan Dipakai Berbisnis?

Yayasan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau dipakai berbisnis kudu melalui badan usaha yang didirikannya atau badan usaha lain di mana Yayasan sertakan kekayaannya” Yayasan atau dikenal bersama foundation merupakan tidak benar satu style badan hukum. Pemilihan badan hukum Yayasan banyak dipilih para pengurus organisasi untuk menjadikan organisasinya berbadan hukum.

Secara definisi, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai obyek tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak membawa anggota (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan)). Berdasarkan ketetapan berikut maksud dan obyek didirikannya Yayasan berwujud sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Sehingga Yayasan tidak mampu didirikan bersama maksud dan obyek tak hanya berwujud sosial, keagamaan, dan kemanusaian. Perlu diketahui, untuk mencapai tujuannya berikut Yayasan mampu melaksanakan kegiatan usaha.

Hal itu sebagaimana diatur didalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyatakan, Yayasan mampu melaksanakan kegiatan usaha atau mampu dipakai berbisnis untuk membantu pencapaian maksud dan tujuannya bersama langkah mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta didalam suatu badan usaha.

Berdasarkan ketetapan berikut Yayasan tidak mampu melaksanakan kegiatan usaha secara langsung. Sehingga Yayasan untuk melaksanakan kegiatan usaha kudu melalui badan usaha yang didirikannya atau badan usaha lain di mana Yayasan sertakan kekayaannya.

Dalam hal Yayasan sertakan kekayaannya ke suatu badan usaha, Yayasan mampu melaksanakan penyertaan didalam berbagai bentuk usaha yang berwujud prospektif. Akan namun penyertaan itu tersedia batasan maksimalnya, yaitu paling banyak 25% berasal dari total kekayaan yayasan. Mengenai style kegiatan usaha apa saja yang boleh dilaksanakan badan usaha yang didirikan Yayasan, sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan badan usaha berikut kudu sesuai bersama maksud dan obyek pendirian Yayasan.

Hal ini ditegaskan pula didalam Pasal 8 UU Yayasan bahwa kegiatan usaha berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 ayat (1) kudu sesuai bersama maksud dan obyek Yayasan serta tidak bertentangan bersama ketertiban.

Perlu diperhatikan, Kekayaan Yayasan baik berwujud uang, barang maupun kekayaan lainnya yang dimiliki Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik didalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang mampu dinilai bersama duwit kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Adapun yang di kecualikan oleh larangan berikut adalah pengurus Yayasan yang: Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi bersama Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Maksud berasal dari “secara langsung dan penuh” adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai bersama ketetapan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja part time.

Penetapan gaji, upah, maupun honorarium pengurus yang dikecualikan tersebut, ditetapkan oleh pembina sesuai bersama kemampuan kekayaan Yayasan. Di sisi lain, untuk jasa izin pendirian pembuatan pengurusan yayasan murah yang digunakan untuk kegiatan usaha pendidikan, semua keuntungan kudu digunakan untuk keperluan dan operasional Yayasan. Keuntungan berikut tidak boleh dibagikan untuk pembina, pengawas dan pengurus yang merupakan pendiri yayasan.